Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Harus Melanggar Hukum

Editor : |

Senin, 6 Mei 2019 - 20:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PUBLIKASIONLINE.CO–Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih menghadirkan multitafsir tetutama dilakukan oknum aparat hukum tertentu yang menjadi petinggi polisi di wilayah hukum tertentu dengan ancaman menangkap profesional colletion (Jasa penagih).

Menurut Rifai Manangkasi,SE,MM, salah satu praktisi finance di Makassar bahwa sejak diberlakukan UU No.42/ 1999 kemudian disusul PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia maka debitur dengan fasilitas cicilan pada saat memperoleh fasilitas pembiayaan, menanda-tangani Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.

Fidusia, jelas Rifai,
adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lanjut dikatakan, penyelenggarakan leasing umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Konsep dasar dari jaminan fidusia tersebut adalah objek jaminan yang dibeli tersebut “diserahkan kepemilikannya” kepada multifinance, ujar Rifai.

Dengan diserahkannya kepemilikan barang tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai.

Oleh pihak multifinance, tambahnya, penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta Jaminan Fidusia (dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan), dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili.

“Setelah terbit sertifikat Jaminan fidusia, maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajiban angsurannya, maka pihak multifinance berhak untuk sewaktu-waktu menarik mobil tersebut dari tangan debitur,” jelas mantan Wakil Rektor salah satu PTS.

“Penarikan” mobil seperti yang dialami banyak debitur sering sekali terjadi di dalam praktek. Karena hal tersebut seringnya memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, jelas Rifai, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011.

Sementara tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa.

Dalam Peraturan Kapolri, urai Rifai, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu yang termaktub dalam pasal 7 Perkap No 8 Tahun 2011.

“Kalau ada dalil harus meminta putusan pengadilan atas eksekusi jaminan fidusia agar di tunjukkan dasar hukumnya” cetus Rifai.

Diakhir keterangannya, Rifai berharap agar finance dan perusahaan jasa penagihan taat dan patuh hukum untuk tidak berbuat kriminal seperti merampas dan menganiaya debitur,” usulnya.(*)

Facebook Comments Box

Editor :

Berita Terkait

BREAKING News: Banjir Wajo, Satu Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia
Warga Makassar Digegerkan Penemuan Mayat Perempuan Dicor
BREAKING NEWS: Kejari Bantaeng Tetapkan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Batu Massong 2016
Sikapi Fenomena Politik, Relawan GGC KTI Tegak Lurus ke Anies Baswedan
BRAKING NEWS : 3 Rumah Ludes Terbakar di Jeneponto, 1 Korban Tewas
BREAKING NEWS : Polres Bantaeng Ringkus Dugaan Pelaku Setubuhi Anak Dibawah Umur
Maraknya Pengisian Jergen dan Mobil Modifikasi di SPBU Lamalaka Bantaeng
BREAKING NEWS : Seorang Warga di Bantaeng Diduga Gorok Leher Sendiri

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 18:28 WITA

Pererat Tali Silaturahmi, Pj Bupati dan Pj TP PKK Open House Rujab Bantaeng

Senin, 17 Juni 2024 - 18:24 WITA

Pj Bupati Bantaeng Laksanakan Shalat Idul Adha bersama Ribuan Masyarakat di Mesjid Agung

Senin, 17 Juni 2024 - 12:46 WITA

Sholat Ied Adha di Mesjid Agung, PJ Bupati Jeneponto: Sikap Tauladan Ikhlas Berkorban

Minggu, 16 Juni 2024 - 13:43 WITA

Ketersediaan Kantong Darah Menipis, PMI Jeneponto Gelar Donor Darah

Minggu, 16 Juni 2024 - 10:02 WITA

KPU Jeneponto Gelar Peluncuran Pilkada 2024, Masyarakat Antusias Sambut Pesta Demokrasi

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:50 WITA

Resmikan Gedung Kanwil Kemenkumham Sulsel, Menkumham Tekankan ini! 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 08:11 WITA

Optimalkan JAMSOSTEK, Pj Bupati Bantaeng Tandatangani Nota Kesepakatan

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:07 WITA

Pemkab Bantaeng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Dari Kemenkumham

Berita Terbaru