Kesulitan Masyarakat Buat Mudik Melalui Pelabuhan Paotere Jadi Sorotan Aktivis

Editor : |

Selasa, 28 Mei 2019 - 11:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makassar — Menjelang lebaran Idul Fitri 2019, warga Pulau Kalukalaukuang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep yang berada di Kota Makassar mengalami kesulitan untuk mudik.

Hal ini menjadi sorotan Aktivis asal Liukang Kalmas, Ardan Aidin yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Kalmas Pangkep (APK-P), Senin (27/5).

Dalam hal ini, Ardan menuding pemerintah kecamatan tersebut tidak serius menyikapi insiden yang cukup meresahkan masyarakatnya terkait trasportasi laut (Kapal penumpang – red).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga megatakan, keresahkan masyarakat beberapa hari ini diketahui banyak warga asal Liukang Kalmas khususnya dari Pulau Kalukalukuang yang dilarang berangkat di Pelabuhan Paotere, Makassar lantaran status perahu yang bukan kapal penumpang.

“Terkait kesulitan masyarakat untuk mudik, saya duga Pemerintah Kecamatan Kalmas tidak serius menanggapi insiden yang cukup meresahkan masyarakat ini, salah satunya trasportasi laut, yang diketahui meresahkan masyarakat beberapa hari ini, diketahui banyak warga Kalmas khusus Pulau Kalukalukuang yang dilarang berangkat di Pelabuhan Paotere karena status kapal yang bukan kapal penumpang, insiden ini sudah bertahun tahun belum teratasi,” paparnya.

Ditambahkan, Ardan Aidin berharap ke Pemerintah Daerah Pangkep segera menghadirkan tranportasi yang berstatus kapal penumpang seperti di beberapa kecamatan lain yang ada di kepulauan Pangkep, namun 3 tahun ini belum ada kejelasannya, sehingga Ardan menduga pihak pemerintah Kecamatan setempat tidak serius menanggapi masalah ini.

“Saya berharap kepemerintah agar segera menghadirkan tranportasi yang layak seperti di beberapa kecamatan lain yang ada di Kepulauan Pangkep, namun 3 tahun ini belum ada kejelasannya. Saya duga pihak pemerintah kecamatan tidak serius menanggapi masalah masyarakatnya,” tambahnya.

Diketahui, sebelumnya pemerintah kecamatan ini telah bersedia memfasilitasi hal tersebut ke pemerintah daerah terkait, bahkan akan memediasi Aliansi Pemerhati Kalmas Pangkep (APK-P) dengan DPRD Pangkep untuk mencari solusi dari permasalahan ini, namun hal tersebut hingga kini tak kunjung terealisasi.

Penulis: Faried W

Facebook Comments Box

Editor :

Berita Terkait

Pererat Tali Silaturahmi, Pj Bupati dan Pj TP PKK Open House Rujab Bantaeng
Pj Bupati Bantaeng Laksanakan Shalat Idul Adha bersama Ribuan Masyarakat di Mesjid Agung
Sholat Ied Adha di Mesjid Agung, PJ Bupati Jeneponto: Sikap Tauladan Ikhlas Berkorban
Tingkatkan Hasil Pertanian, PJ Bupati Jeneponto Serahkan Bantuan Pompa Air
Optimalkan JAMSOSTEK, Pj Bupati Bantaeng Tandatangani Nota Kesepakatan
Pemkab Bantaeng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Dari Kemenkumham
Pemkab Bantaeng Sambut Peserta Stula PPSDM Regional Makassar
PPS Maccini Baji Buka Pendaftaran untuk Calon Petugas Pantarlih
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 23:38 WITA

Rangkaikan Konsolidasi, DPW JOIN Sulsel Gelar Halal Bihalal

Senin, 17 Juni 2024 - 18:28 WITA

Pererat Tali Silaturahmi, Pj Bupati dan Pj TP PKK Open House Rujab Bantaeng

Senin, 17 Juni 2024 - 18:24 WITA

Pj Bupati Bantaeng Laksanakan Shalat Idul Adha bersama Ribuan Masyarakat di Mesjid Agung

Senin, 17 Juni 2024 - 12:46 WITA

Sholat Ied Adha di Mesjid Agung, PJ Bupati Jeneponto: Sikap Tauladan Ikhlas Berkorban

Minggu, 16 Juni 2024 - 13:43 WITA

Ketersediaan Kantong Darah Menipis, PMI Jeneponto Gelar Donor Darah

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:07 WITA

Tingkatkan Hasil Pertanian, PJ Bupati Jeneponto Serahkan Bantuan Pompa Air

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:50 WITA

Resmikan Gedung Kanwil Kemenkumham Sulsel, Menkumham Tekankan ini! 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 08:11 WITA

Optimalkan JAMSOSTEK, Pj Bupati Bantaeng Tandatangani Nota Kesepakatan

Berita Terbaru