JPU Dinilai Abaikan Fakta Persidangan Kasus Penyewaan Gedung PWI Sulsel

Editor : |

Sabtu, 6 Juli 2019 - 17:55 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani. (Internet).

Mantan Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani. (Internet).

MAKASSAR – Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Sulsel dua periode, dituntut empat tahun enam bulan atas penyewaan barang milik Pemprov Sulsel.

Dia dituntut melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kasma mengatakan, pasal yang dituntutkan merupakan pasal subsider bukan pasal utama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasal utama yakni pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak bisa terbukti.

Penasihat Hukum terdakwa, Faisal Silenang mengatakan, dakwaan yang dibacakan oleh JPU tidak mempertimbangkan fakta persidangan.

Selain itu adalah dakwaan juga dibuat hasil analisa jaksa.

“Hampir semua yang saya baca dalam dakwaan bukan fakta persidangan, tetapi berdasarkan BAP. Dalam persidangan juga tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa dana tersebut masuk ke rekening terdakwa, tetapi untuk kegiatan PWI dan pembangunan masjid,” ungkapnya.

Faisal juga menuturkan agak heran dengan tuntutan JPU dimana pada tuntutan primer dinyatakan tidak terbukti.

Tetapi tuntutan subsider terbukti, sedangkan keduanya berkaitan.

“Ahmadi Akil mantan biro aset menyatakan tidak pernah melakukan peneguran untuk mengembalikan uang sewa. Bahkan tidak mempertanyakan kenapa gedung tersebut disewakan. Jadi apa yang salah,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menuturkan kebijakan menyewakan bangunan tersebut buka keputusan dari terdakwa seorang, namun hasil rapat pleno. Sehingga jika ada gugatan bukan hanya dibebankan pada satu orang saja.

Selain itu yang menjadi kendala lainnya, ada tidak dimasukkannya putusan sidang perdata yang memenangkan PWI.

Status gedung PWI yang merupakan aset Pemprov, adalah pengalihan hak pakai, bukan pinjam pakai.

Dan putusan tersebut sudah inkrah karena pihak Pemprov Sulsel tidak melakukan upaya hukum.

“Yang jelas semua hal ini akan dituangkan di pledoi nantinya. Saya harap majelis hakim bisa memberikan putusan yang adil dan berdasarkan fakta persidangan,” tambahnya.

Facebook Comments Box

Editor :

Berita Terkait

Polres Bulukumba Musnahkan Barang Bukti Narkoba Perkara RJ.
Beli Sabu Via Instagram, Dua Pria di Bulukumba Diamankan Polisi
Soal Dana Hibah KONI, Zul Majjaga: Biarkan Kejari Bekerja, Supaya Proses yang Berbicara
Saling Ejek di Medsos Jadi Motif Penganiyaan Sadis di Bulukumba
Polisi di Bulukumba, Amankan 2 anggota Geng Motor Asal Bantaeng
Polisi Amankan Terduga Pelaku Penikaman di Pasar Tua
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pencurian HP Dengan Berbagai Modus
Ungkap Kasus Curnak, Kapolres Bulukumba Gelar Konfrensi Pers

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 18:28 WITA

Pererat Tali Silaturahmi, Pj Bupati dan Pj TP PKK Open House Rujab Bantaeng

Senin, 17 Juni 2024 - 18:24 WITA

Pj Bupati Bantaeng Laksanakan Shalat Idul Adha bersama Ribuan Masyarakat di Mesjid Agung

Senin, 17 Juni 2024 - 12:46 WITA

Sholat Ied Adha di Mesjid Agung, PJ Bupati Jeneponto: Sikap Tauladan Ikhlas Berkorban

Minggu, 16 Juni 2024 - 13:43 WITA

Ketersediaan Kantong Darah Menipis, PMI Jeneponto Gelar Donor Darah

Minggu, 16 Juni 2024 - 10:02 WITA

KPU Jeneponto Gelar Peluncuran Pilkada 2024, Masyarakat Antusias Sambut Pesta Demokrasi

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:50 WITA

Resmikan Gedung Kanwil Kemenkumham Sulsel, Menkumham Tekankan ini! 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 08:11 WITA

Optimalkan JAMSOSTEK, Pj Bupati Bantaeng Tandatangani Nota Kesepakatan

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:07 WITA

Pemkab Bantaeng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Dari Kemenkumham

Berita Terbaru