Konstruksi Teoritis Hak Angket DPRD Sulsel Cacat

Editor : |

Rabu, 17 Juli 2019 - 20:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAKASSAR — Beberapa hari belakangan ini, terjadi polemik dan ketidakharmonisan dari hubungan kedua lembaga tinggi daerah di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut berujung pada DPRD Sulawesi Selatan membentuk pansus untuk menyikapi kinerja Gubernur Sulawesi Nurdin Abdullah.

Terdapat lima indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yaitu:

Pertama terbitnya SK Wakil Gubernur melantik 193 pejabat di Pemprov Sulawesi Selatan yang mengindikasikan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulawesi Selatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua indikasi KKN dalam mutasi ASN karena Gubernur atau Wagub membawa ASN dari Kabupaten Banteng dan Bone.

Ketiga indikasi KKN penempatan Pejabat eselon IV hingga eselon II.

Keempat pencopotan Jumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Lutfi Natsir (Kepala Inspektorat).

Kelima penyerapan anggaran rendah.

“Jika kelima potret indikasi pelanggaran itu yang dijadikan fokus penyelidikan dengan menggunakan instrumen hak angket, maka sesungguhnya hal itu adalah keliru dan sangat berlebihan jika dilihat dari optik hukum tata negara,” kata Dr. Fahri Bachmid, Rabu (17/07/2019).

Menurut Eks Kuasa Jokowi-Ma’Aruf Amin ini mengatakan hakikatnya kelima pelanggaran tersebut berada pada ranah hukum Administrasi yang seharusnya cukup disikapi dengan menggunakan instrumen hak interpelasi atau hak bertanya, dalam rangka melakukan upaya korektif terhadap pemerintah daerah. Artinya DPRD mempertanyakan kebijakan Gubernur, dan itu lebih sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 322 UU MD3.

“Penggunaan hak interpelasi dipandang lebih sejalan dengan spirit serta bangunan yuridis sebagaimana diatur dalam UU MD3 ini, karena secara teoritis sangat linear dengan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, penggunaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan saat ini sangat sumir dan potensial eksesiv dan destruktif serta cenderung berlebihan,” jelasnya.

Facebook Comments Box

Editor :

Berita Terkait

Tokoh Masyarakat ini Ekspresikan Kebahagiaan saat Bertemu Ilham Azikin
Cegah Kecelakaan Kerja, Huadi Group Terus Update SDM Operator
Pemkab Akui Peran Polres dan Huadi Group Bantu Warga Bantaeng
PJ Bupati Bantaeng Konsultasi dengan KASN Terkait Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pj Ketua Tim Penggerak PKK Bantaeng, Hadiri Wisuda Akbar BKPRMI 
Pj Sekda Bantaeng Apresiasi Kolaborasi Baik Jajaran di Upacara HKN
Ke Empat Tahunnya RSUD Lantopas Kembali Qurban Sembilan Ekor Sapi
Pererat Tali Silaturahmi, Pj Bupati dan Pj TP PKK Open House Rujab Bantaeng

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:21 WITA

Cegah Kecelakaan Kerja, Huadi Group Terus Update SDM Operator

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:17 WITA

Pemkab Akui Peran Polres dan Huadi Group Bantu Warga Bantaeng

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:45 WITA

PKB Bantaeng Solid Kawal Ilham Azikin di Pilkada 2024

Jumat, 21 Juni 2024 - 20:00 WITA

PJ Bupati Bantaeng Konsultasi dengan KASN Terkait Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:32 WITA

Menhan Prabowo Subianto Terima Penghargaan ini dari Polri

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:08 WITA

Jelang Konferensi, Ketua BEM FEB Unismuh Serukan Semangat Sinergi 

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:37 WITA

Dari Inggris, Qalby Tiba di Jeneponto Langsung Tancap Gass ke Bangkala dan Rumbia

Rabu, 19 Juni 2024 - 13:41 WITA

Pj Ketua Tim Penggerak PKK Bantaeng, Hadiri Wisuda Akbar BKPRMI 

Berita Terbaru

News

PKB Bantaeng Solid Kawal Ilham Azikin di Pilkada 2024

Jumat, 21 Jun 2024 - 23:45 WITA