BAIN HAM RI DPD Lutim minta Kegiatan Tambang PT.PUL Dihentikan.

Editor : |

Kamis, 1 Agustus 2019 - 19:07 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi tambang Ilegal.

Ilustrasi tambang Ilegal.

PUBLIKASIINLINE.CO–Kegiatan Usaha Pertambangan Khusus yang dikelola PT.Prima Utama Lestari ( PT. PUL) Desa Ussu Kec. Malili Kab.Luwu Timur Sul Sel, menuai protes.

Menurut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Advokasi Investigasi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kabupaten Luwu Timur , usaha penambangan tersebut di duga belum mengantongi Izin Lingkungan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov.Sul Sel.

“Kegiatan Pasca tambang dari tahun 2010- 2012 pihak Perusahaan tidak melakukan kewajiban untuk Reklamasi/Reboisasi namun tetap melakukan aktivitas tahun 2019 dengan perusahaan yang sama PT.PUL tetapi hanya managemen direksi yang berbeda,”Ungkapnya Rabu,(01/8/2019)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Foto : Lokasi kegiatan TambangPT.Prima Utama Lestari ( PT. PUL) Desa Ussu Kec. Malili Kab.Luwu Timur 

Muttafik Sidik yang dipercayakan sebagai Ketua DPD BAIN HAM RI Kabupaten Luwu timur menegaskan penambangan tersebut masih Proses Izin Lingkungan dari DPLH Prov.Sulawesi Selatan

“Jadi untuk kepengurusan IZIN hingga saat ini masih dalam bentuk kajian tetapi pihak Perusahaan (PT.PUL) sudah melakukan pemuatan (pengaspalan) yang seharusnya usaha tambang harusnya tidak beroperasi sebelum mendapatkan Izin Operasi,”Beber Muttafik

Dari hasil pantauan dilapangan Aktifitas galian tambang membawa dampak kemasyarakat karena radius tambang sangat dekat dengan masyarakat.

“Kami khawatir efek negatifnya terhadap masyarakat yang berdomisili tidak jauh dari lokasi tambang,”Katanya.

Foto : Lokasi kegiatan TambangPT.Prima Utama Lestari ( PT. PUL) Desa Ussu Kec. Malili Kab.Luwu Timur Sul Sel

Lanjut kata Muttafik,kita khawatir setiap musim hujan daerah tersebut menjadi langganan banjir karena rusaknnya hutan dan lingkungan serta rusaknya situs budaya Luwu TimurPungkas dia.

Sementara itu Ketua Umum DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan , Djaya Jumain mengatakan masalah yang terjadi d Luwu Timur menjadi perhatian khusus.

“Harusnya memang ada perhatian khusus dari Dinas terkait, karena kerusakan Lingkungan, tetapi untuk menindaklanjuti kami menunggu bahan hasil investigasi dari teman teman dari Luwu Timur,” Imbuh Djaya Jumain (*).

Facebook Comments Box

Editor :

Berita Terkait

Ambiyar! Bertajuk Si KATAN, KPU Bantaeng Gelar Peluncuran Pilkada 2024
Insiden Penembakan di Afghanistan, 3 Turis Spanyol Tewas
Klarifikasi Pelayanan Pasien RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng Dituding Tidak Profesional
Menuai Pujian Aktivis, 3 Pejabat Sulsel Ditengah Bencana Di Luwu
Civitas Akademika Unismuh Makassar Gelar Aksi Bela Palestina
Briptu AD Terduga Pelaku Penganiayaan Anak, Dalam Pengawasan Propam
Berikut Data Warga Meninggal Akibat Banjir dan Tanah Longsor di Luwu
3.000 Warga di Kecamatan Latimojong Masih Terisolasi, Distribusi Bantuan Terkendala 

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 23:38 WITA

Rangkaikan Konsolidasi, DPW JOIN Sulsel Gelar Halal Bihalal

Senin, 17 Juni 2024 - 18:28 WITA

Pererat Tali Silaturahmi, Pj Bupati dan Pj TP PKK Open House Rujab Bantaeng

Senin, 17 Juni 2024 - 18:24 WITA

Pj Bupati Bantaeng Laksanakan Shalat Idul Adha bersama Ribuan Masyarakat di Mesjid Agung

Senin, 17 Juni 2024 - 12:46 WITA

Sholat Ied Adha di Mesjid Agung, PJ Bupati Jeneponto: Sikap Tauladan Ikhlas Berkorban

Minggu, 16 Juni 2024 - 13:43 WITA

Ketersediaan Kantong Darah Menipis, PMI Jeneponto Gelar Donor Darah

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:07 WITA

Tingkatkan Hasil Pertanian, PJ Bupati Jeneponto Serahkan Bantuan Pompa Air

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:50 WITA

Resmikan Gedung Kanwil Kemenkumham Sulsel, Menkumham Tekankan ini! 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 08:11 WITA

Optimalkan JAMSOSTEK, Pj Bupati Bantaeng Tandatangani Nota Kesepakatan

Berita Terbaru