Hak Angket DPRD Sulsel Berujung Pemakzulan?

Editor : |

Kamis, 8 Agustus 2019 - 06:22 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makassar – Pakar Otonomi Daerah Indonesia, Djohermansyah Djohan menilai Staf Ahli Khusus yang dibentuk Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebaiknya dihapus saja.

Hal tersebut disampaikan Djohermansyah Djohan kepada wartawan usai menghadiri sidang hak angket di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Senin (06/08/2019) lalu.

Dalam pandangan mantan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Ini, staf ahli khusus harus mempunyai ukuran keahlian dan standar pengalamanan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Keahlian harus diukur dengan objetif. Staf khusus sebaiknya dihapus saja. Kalau TGUPP masih bisa ditolerir sepanjang diberikan payung hukum kuat,” jelasnya.

Menurut Djohermansyah, TGUPP memang tidak diatur dalam undang undang Pemerintahan Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah. Namun ada peraturan gubernur yang bisa dijadikan dasar acuan untuk payung hukum pembentukan TGUPP.

Kata Djohermansyah, TGUPP dalam pemerintahan lumayan dibutuhkan. TGUPP sudah dicontohkan ditingkat nasional dalam hal ini oleh Presiden dan Wakil Presiden.

“Tinggal persoalanya ke depan ialah memberikan payung hukum yang kuat. Jangan sampai TGUPP ini terjadi overlapping dengan OPD yang ada,” tegasnya.

Dalam persidangan Djohermasnyah juga menegaskan, jika ditemukan pelanggaran undang undang yang kongkrit, maka dipastikan bisa sampai kepada hak menyatakan pendapat, begitupun sebaliknya.Itupun katanya harus dibuktikan dulu di Mahkamah Agung. Apakah betul betul terjadi pelanggaran hukum.

“Kalau MA menyatakan tidak terjadi pelangaran hukum dan hanya pelanggaran implementasi kebijakan saja,maka tidak dapat dimakzulkan,” jelasnya.

Olehnya, Djohermansyah menyarankan baik Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel, sebaiknya diselesaikan secara baik baik dan tidak sampai ada pemakzulan. Menurutnya, kesempatan kedua lembaga pemerintahan untuk membangun hubungan harmonis, masih terbuka lebar.

“Hal semacam ini masih bisa didialogkan. Harus ada pertemuan berkala. Kalau seperti ini akan membuat pemerintahan tidak stabil,” jelasnya

Facebook Comments Box

Editor :

Berita Terkait

Cegah Kecelakaan Kerja, Huadi Group Terus Update SDM Operator
Pemkab Akui Peran Polres dan Huadi Group Bantu Warga Bantaeng
PKB Bantaeng Solid Kawal Ilham Azikin di Pilkada 2024
PJ Bupati Bantaeng Konsultasi dengan KASN Terkait Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Picu Semangat Belajar Siswa, Kades Ulugalung Beri Dana Prestasi Akademik Terbaik 
Menhan Prabowo Subianto Terima Penghargaan ini dari Polri
Jelang Konferensi, Ketua BEM FEB Unismuh Serukan Semangat Sinergi 
Dari Inggris, Qalby Tiba di Jeneponto Langsung Tancap Gass ke Bangkala dan Rumbia
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:21 WITA

Cegah Kecelakaan Kerja, Huadi Group Terus Update SDM Operator

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:17 WITA

Pemkab Akui Peran Polres dan Huadi Group Bantu Warga Bantaeng

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:45 WITA

PKB Bantaeng Solid Kawal Ilham Azikin di Pilkada 2024

Jumat, 21 Juni 2024 - 20:00 WITA

PJ Bupati Bantaeng Konsultasi dengan KASN Terkait Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumat, 21 Juni 2024 - 06:32 WITA

Menhan Prabowo Subianto Terima Penghargaan ini dari Polri

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:08 WITA

Jelang Konferensi, Ketua BEM FEB Unismuh Serukan Semangat Sinergi 

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:37 WITA

Dari Inggris, Qalby Tiba di Jeneponto Langsung Tancap Gass ke Bangkala dan Rumbia

Rabu, 19 Juni 2024 - 13:41 WITA

Pj Ketua Tim Penggerak PKK Bantaeng, Hadiri Wisuda Akbar BKPRMI 

Berita Terbaru

News

PKB Bantaeng Solid Kawal Ilham Azikin di Pilkada 2024

Jumat, 21 Jun 2024 - 23:45 WITA