Kebijakan presiden Jokowi Pemindahan Ibukota Program Gagah-gagahan

Editor : |

Senin, 26 Agustus 2019 - 08:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

lokasi rencana Ibu Kota negara Indonesia di Pulau Kalimantan.

lokasi rencana Ibu Kota negara Indonesia di Pulau Kalimantan.

JAKARTA – Ketua Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini, mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dinilai merupakan program gagagh-gagahan.

“Pemindahan ibu kota ini program gagah-gagahan. Begitu terpikir langsung diperintahkan. Ini bukan Bandung-Bondowoso, bangun ibu kota bukan seperti bangun kontrakan. Kita tidak boleh mengelola negara seperti ini. Ini harus dikritik dan pantas dikritik,” kata Didik di Jakarta pada Minggu (25/8).

Didik mengatakan, sebelum kebijakan pemindahan ibu kota benar-benar direalisasikan, pemerintah sebaiknya menyampaikan rencana tersebut secara jelas dan sistematis. Sebaliknya, bila rencana pemindahan ibu kota tidak disampaikan secara sistematis, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut sebagai keputusan yang mentah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sekarang ketua MPR mulai bicara harus dipikir ulang, Ketua DPR bilang belum terima naskah akademisnya, Kemendagri bilang ini belum matang, urusan negara tidak boleh grasa-grusu,” ucapnya.

Ia meyakini pemindahan ibu kota tidak akan berdampak pada pemerataan ekonomi di Kalimantan. Karena itu, Didik mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang pemindahan ibu kota sesuai ilmu kebijakan publik. Apalagi, menyangkut sosialisasi pemahaman dan hal terkait lainnya yang perlu diintensifkan sebelum proses pemindahan ibu kota diputuskan.

“Kita bukan tidak setuju tapi sebaiknya dikaji ulang,” katanya.

Komisioner Ombudsman, La Ode Ida, mengimbau pemerintah untuk tidak gegabah memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, memindahkan ibu kota negara bukan perkara mudah.

“Perlu kajian serius dalam berbagai aspek sebelum membuat keputusan memindahkan ibu kota,” kata La Ode Ida.

Menurut La Ode, pemerintah perlu memperbanyak sumber rujukan dari berbagai pihak, terutama pada negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota negaranya agar pemerintah benar-benar memiliki referensi kuat dan jelas tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah pemindahan Ibu Kota Negara.

“Merujuk pada pengalaman dari beberapa negara-negara persemakmuran, seperti negara-negara di Afrika dan Australia, pemindahan Ibu Kota Negara tidak semulus dan sebaik yang dibayangkan,” katanya.

Facebook Comments Box

Editor :

Berita Terkait

Resmikan Gedung Kanwil Kemenkumham Sulsel, Menkumham Tekankan ini! 
Pj. Bupati Andi Abubakar Hadiri Rakor Perluasan Areal Tanam
Bantaeng Akan Punya Gedung Depot Arsip, Kepala ANRI : “Satu Karya Besar”
Kerjasama Dengan Pemkab Bantaeng, ANRI Gelar Ukom Jabfung Arsiparis
Inflasi Sulawesi Selatan Terkendali di Angka 2,42% YoY
Hari Lahir Pancasila, Pj Bupati Bantaeng Ajak Seluruh Komponen Gotong Royong Amalkan Nilai Pancasila
Kementerian Koperasi dan UKM – Pemprov Sulsel Dukung RPB Garam Pangkep
Pj. Bupati Bantaeng Bawa Jajarannya Kunjungan Studi ke Kabupaten Bekasi

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 18:28 WITA

Pererat Tali Silaturahmi, Pj Bupati dan Pj TP PKK Open House Rujab Bantaeng

Senin, 17 Juni 2024 - 18:24 WITA

Pj Bupati Bantaeng Laksanakan Shalat Idul Adha bersama Ribuan Masyarakat di Mesjid Agung

Senin, 17 Juni 2024 - 12:46 WITA

Sholat Ied Adha di Mesjid Agung, PJ Bupati Jeneponto: Sikap Tauladan Ikhlas Berkorban

Minggu, 16 Juni 2024 - 13:43 WITA

Ketersediaan Kantong Darah Menipis, PMI Jeneponto Gelar Donor Darah

Minggu, 16 Juni 2024 - 10:02 WITA

KPU Jeneponto Gelar Peluncuran Pilkada 2024, Masyarakat Antusias Sambut Pesta Demokrasi

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:50 WITA

Resmikan Gedung Kanwil Kemenkumham Sulsel, Menkumham Tekankan ini! 

Sabtu, 15 Juni 2024 - 08:11 WITA

Optimalkan JAMSOSTEK, Pj Bupati Bantaeng Tandatangani Nota Kesepakatan

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:07 WITA

Pemkab Bantaeng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Dari Kemenkumham

Berita Terbaru