Hari (Perjuangan) Ibu

Sementara itu di Indonesia, peringatan hari Ibu pada 22 Desember didasarkan pada penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama, 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta. Penetapan tanggal peringatan hari Ibu itu dilakukan pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada 23–28 Juli 1938 di Bandung.

Kongres Perempuan Indonesia pertama dilakukan dalam suasana zaman kolonial yang mencengkeram kebebasan orang Indonesia untuk berekspresi dan menyatakan pendapat. Kongres itu pula tak bisa dilepaskan dari semangat kebangsaan yang baru saja digelorakan pada Kongres Pemuda kedua, 28 Oktober 1928 di Batavia.

Faktor pendorong penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia tak lain adalah kondisi kehidupan perempuan di Indonesia yang masih dikungkung budaya patriarkis yang berdiri di atas nilai-nilai feodal.

Menurut sejarawan Saskia Eleonora Wieringa ada sejumlah organisasi perempuan yang terpenting ikut serta dalam kongres perempuan tersebut, antara lain Wanita Oetomo, Aisyah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanito Moeljo, dan bagian-bagian perempuan di dalam Sarekat Islam, Jong Islamieten Bond dan Wanita Taman Siswa. Tiga tokoh perempuan penggagas pertemuan itu adalah Nyi. Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa, Ny. Soekonto dari Wanita Oetomo dan Sujatin Kartowijono dari Poetri Indonesia.

Sujatin, salah seorang inisiator kongres tersebut menuturkan pengalamannya, “Perjuangan kemerdekaan dan perbaikan hak serta nasib wanita menjadi titik utama dalam hidupku sebagai orang muda… Di bulan Oktober 1928, tepatnya tanggal 28, diadakan Sumpah Pemuda… Pada saat itu pulalah timbul sebuah hasrat di antara kami kaum wanita muda, mengadakan sebuah pertemuan antar-wanita se-Indonesia demi persatuan nasional,” kata Sujatin kepada Hanna Rambe, penulis otobiografinya, Mencari Makna Hidupku.

Ada banyak masalah yang dibicarakan dalam kongres perempuan pertama itu, mulai dari pendidikan kaum perempuan, nasib anak yatim piatu dan janda, perkawinan anak-anak, reformasi undang-undang perkawinan Islam, pentingnya meningkatkan harga diri kaum perempuan sampai dengan kejahatan kawin paksa yang masih marak terjadi saat itu.

Beberapa tokoh perempuan menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap persoalan yang dihadapi kaum perempuan di Indonesia, bahkan muncul gerakan anti-permaduan (baca: anti-poligami). Kongres Perempuan Indonesia pertama itu menghasilkan sejumlah resolusi dan membentuk Perikatan Perkumpulan Perempoean Indonesia.

Kehidupan kaum perempuan di Hindia Belanda pada era tahun 1920-an dirundung oleh sejumlah masalah yang cukup pelik. Tak banyak perempuan yang bisa menempuh pendidikan; kebanyakan dari mereka sudah dikawinkan selang beberapa saat setelah mengalami menstruasi pertama; tak punya kedudukan kuat untuk menggugat atas perlakuan sepihak dari kaum pria dalam soal kawin-cerai dan tak adanya aturan yang berpihak kepada mereka.

Dalam surat-suratnya kepada Ny. Abendanon bisa diketahui bagaimana RA. Kartini menggugat praktik permaduan yang terjadi di kalangan priayi. Ironisnya, Kartini yang menggugat praktik permaduan dan perjodohan paksa itu pada akhirnya harus takluk kepada kehendak ayahnya yang menjodohkannya dengan K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, bupati Rembang yang sudah beristri tiga.

Surat-surat Kartini merupakan gambaran alam pikiran dan perasaannya yang diserap dari pengalaman dan kesaksiannya sebagai seorang perempuan Jawa-priayi yang hidup dalam kungkungan budaya patriarkis. Semangat Kartini itulah yang terus dinyalakan oleh kaum perempuan yang hidup sesudahnya, termasuk oleh mereka yang menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama, 22 Desember 1928.

Gerakan perempuan Indonesia pada kolonial sempat hampir pecah karena adanya perbedaan pandangan mengenai permaduan. Itu terjadi pada Kongres Perempuan Indonesia kedua, 20–24 Juli 1935 di Batavia, ketika Ratna Sari, dari Persatuan Muslim Indonesia (Permi) Sumatera Barat menyampaikan pidato yang bernada mendukung poligami, sesuai dengan syariat Islam. Kontan sikap Ratna itu menuai kontroversi.

Suwarni Pringgodigdo dari perkumpulan Istri Sedar menentang pendapat Ratna. Suwarni bahkan memboikot jalannya sidang dengan menyatakan dirinya dan organisasi yang dipimpinnya keluar dari kongres. Namun hal itu akhirnya dapat dicegah setelah Maria Ulfah, tokoh perempuan utama lainnya, mengajukan usul agar pembahasan pendapat Ratna tidak diteruskan di dalam kongres.

Dinamika gerakan perempuan makin menguat seiring makin bersatunya orientasi mereka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan. Perempuan tak lagi berdiam di dapur atau pasrah menerima nasib yang terjadi pada diri mereka.

Sejumlah advokasi terhadap perempuan korban pertikaian rumah tangga dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan anggota kongres perempuan. Perempuan Indonesia, sejak 22 Desember 1928 memasuki ranah perjuangan politik praktis, sebuah wilayah yang sebelumnya tabu mereka masuki karena nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat yang tak memungkinkan mereka bergerak aktif memperjuangkan hak-haknya.

Peringatan hari Ibu 22 Desember kemudian ditetapkan perayaannya secara nasional melalui Dekrit Presiden Sukarno No. 316 tahun 1959. Banyak yang mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan upaya dari Sukarno untuk memperbaiki citranya di hadapan gerakan perempuan karena dia telah memadu Fatmawati dengan menikahi Hartini.

Namun lebih dari itu, hari Ibu di Indonesia merupakan tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan untuk merebut posisi yang lebih adil di dalam masyarakat. Maka, peringatan hari Ibu yang penuh haru-biru dengan segala puja-puji peran domestik ibu di dalam rumah sejatinya justru mendistorsi makna hari Ibu itu sendiri. Selamat hari ibu para perempuan pemberani!

(sumber: Majalah Historia)