28 Mahasiswa UKI Paulus Kena D.O Karena Protes Rektor

Editor : |

Senin, 27 Januari 2020 - 20:14 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa UKI Paulus Makassar.

Mahasiswa UKI Paulus Makassar.

Makassar – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Aspiratif Mahasiswa (LAM) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus datangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo menuntut pencabutan Surat Keterangan Drop Out (SK DO) 28 mahasiswa di Jalan Bung KM 9 Tamalanrea Makassar. Senin, (27/1).

Dari keterangan Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh LAM UKI Paulus sebagai respon solidaritas terhadap 28 mahasiswa yang di-DO akibat menggelar aksi di kampusnya.

Ratusan mahasiswa yang melakukan pendudukan ini meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut andil dalam mengevaluasi dan mendesak pihak kampus UKI Paulus untuk segera mencabut SK DO yang dianggap mal-administratif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami ingin LLDIKTI menjalankan fungsinya sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi yaitu untuk mengevaluasi dan menyarankan pencabutan SK DO terhadap 28 mahasiswa,” kata Cakra.

Dia juga kembali mempersoalkan kebijakan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang telah diberlakukan oleh pihak kampus UKI Paulus pada tahun 2016, yakni pembatasan IPK dan Slsemester yang termaktub dalam Peraturan Rektor UKI Paulus Nomor : 045/SK/UKIP.02/2018 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, BAB IV Tentang Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti yang tertera pada pasal 9.

Terperinci mengenai aturan Ormawa pada pasal 9 (poin 4) berbunyi, “Pengurus Ormawa harus mahasiswa dengan status aktif, maksimal merupakan mahasiswa semester 4, 5, dan 6 dan dengan IPK minimal 3,0 berdasarkan keterangan resmi pimpinan Kaprodi/ Dekan,” terangnya.

“Kiranya LLDIKTI juga mengevaluasi dan menyarankan kepada pihak birokrasi UKI Paulus untuk sesegera mungkin merevisi aturan Rektor tentang pedoman Ormawa, dikarenakan aturan tersebut sudah terlalu jauh mengintervensi internal ormawa,” tegasnya.

28 mahasiswa korban kekerasan akademik pun diajak berdialog. Dari hasil kesepakatan mediasi itu, sekretaris LLDIKTI Sulsel pun menjanjikan penyelesaian kasus tersebut.

“Pihak LLDIKTI akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,” pungkas Cakra.

Jenlap aksi menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan dan membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk jalur hukumnya.

Salah satu mahasiswi yang bersolidaritas dan terlibat langsung dalam aksi menyerukan kepada mahasiswa lain untuk turut andil menyikapi persoalan yang terjadi di UKI Paulus.

Menurutnya, keputusan yang diambil oleh pihak kampus dalam menyikapi aksi demontrasi mahasiswa menyalahi konstitusi negara yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas menyampaikan aspirasi di muka umum.

“Pemberian sanksi ini secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa dalam rapat komisi disiplin kampus untuk menyampaikan pembelaannya, mahasiswa didrop out atas tindakan demonstrasi tidak bisa dibenarkan karena itu hak setiap warga negara yang tertuang dalam pasal 28 E UUD 1945,” ujar Ivone.

“Aksi yang mahasiswa lakukan itu secara damai berjalan dengan lancar dan tidak ada tindakan anarki lainnya ataupun mengganggu ketertiban, kami hanya menyampaikan aspirasi agar kampus mau merevisi aturan yang membatasi ruang gerak Ormawa,” beber Ivone.

Diketahui, pada tanggal 24 Januari 2020 lalu, pihak kampus UKI Paulus telah memecat 28 orang mahasiswanya secara terhormat. Beberapa di antaranya merupakan petinggi lembaga mahasiswa.

Facebook Comments Box

Editor :

Berita Terkait

Ikom Fisip UIT Gelar Dialog Bahas Etika Komunikasi di Era Digital
Keterlibatan Pemilih Pemula Penting untuk Pilkada Serentak 2024
Sukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio, Begini Harapan Pj Bupati Bantaeng
Satukan Pemahaman, KPU Bantaeng Gelar Penyuluhan Produk Hukum
Pencanangan Pekan Imunisasi Polio di Jeneponto, PJ Bupati:Mari Sukseskan
Tambah 2 Tahun, Kades se Jeneponto Dikukuhkan Resmi Terima SK
Pemkab Bantaeng Salurkan Bantuan Sosial ATENSI
Lepas Peserta FASI ke-XII, Pj. Bupati Harap Peserta Beri yang Terbaik

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 19:54 WITA

Polda Sulsel Gelar FGD: Dorong Pilkada Serentak 2024 Damai dan Kondusif

Rabu, 24 Juli 2024 - 17:53 WITA

Ikom Fisip UIT Gelar Dialog Bahas Etika Komunikasi di Era Digital

Rabu, 24 Juli 2024 - 14:26 WITA

Keterlibatan Pemilih Pemula Penting untuk Pilkada Serentak 2024

Rabu, 24 Juli 2024 - 02:36 WITA

Sukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio, Begini Harapan Pj Bupati Bantaeng

Rabu, 24 Juli 2024 - 02:00 WITA

Satukan Pemahaman, KPU Bantaeng Gelar Penyuluhan Produk Hukum

Selasa, 23 Juli 2024 - 13:56 WITA

Tambah 2 Tahun, Kades se Jeneponto Dikukuhkan Resmi Terima SK

Selasa, 23 Juli 2024 - 12:07 WITA

Pemkab Bantaeng Salurkan Bantuan Sosial ATENSI

Senin, 22 Juli 2024 - 23:38 WITA

Lepas Peserta FASI ke-XII, Pj. Bupati Harap Peserta Beri yang Terbaik

Berita Terbaru