JAKARTA, PUBLIKASIONLINE.ID – Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah menyarankan Wapres Ma’ruf Amin sebagai penasihat agama bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagi mantan Wakil Ketua DPR RI itu, Presiden Jokowi perlu hal itu agar tenang saat mengambil keputusan.
Sosok KH Ma’ruf Amin, kata Fahri, menganggap sangat tepat untuk dilibatkan dalam hal tersebut. Hal ini disampaikan dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).
“Sebenarnya yang utama, Presiden memerlukan penasihat. Seharusnya Presiden dalam keadaan sekarang misalnya, ambil penasihat yang kira-kira kompatibel dengan dia. Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa. Istilahnya tausiyah. Harusnya Presiden mengaktifkan KH Ma’ruf Amin, Ketua MUI. Itu yang sebenarnya bisa hari-hari Presiden tenang supaya ambil putusan itu tenang,” kata Fahri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Presiden Jokowi tak perlu mencari musuh politik, apalagi saat ini Jokowi sudah menjabat di periode kedua dan tak akan maju lagi jadi Presiden.
“Dia masih bertengkar sama orang. Mungkin dia bilang saya tidak bertengkar, tapi dari meja Presiden itu keluar problem-problem kontroversial,” kata dia.
Baca Juga : Fahri Hamzah Sebut Pemerintahan Presiden Jokowi makin Tak Tertib
Beberapa di antaranya adalah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) omnibus law hingga menerbitkan perppu yang kontroversial. Dengan kondisi ini, menurutnya Jokowi pun memerlukan penasihat yang baik dan hal tersebut ada pada Wapres Ma’ruf Amin.
“Ini perlu penasihat yang baik, harusnya Wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan, karena Wapres itu dalam struktur negara kita hanya berguna kalau dipakai Presiden, ya fungsikanlah Pak Kiai itu sebagai penasehat,” kata dia.
Ia mencontohkan, Jokowi meminta nasihat dari Ma’ruf sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang langkah apa yang harus diambil agar umat Islam tak berdemonstrasi lagi.
Utamanya untuk menghadapi Covid-19 secara bersama-sama dan membuat sejahtera masyarakat serta memberikan penghasilan yang layak bagi mereka.
“Harusnya itu yang jalan. Sudah masuk periode kedua kita lagi hadapi bencana besar masih berantem ideologi lagi,” kata dia. (Kompas)
